Citrahukum.com, Pringsewu – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Pringsewu melakukan audiensi dengan Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, Kamis (25/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati itu turut dihadiri jajaran pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu, serta Kepala Badan Kesbangpol.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC PWRI Pringsewu Rio Romadhona memperkenalkan jajaran pengurus yang hadir mendampingi, yakni Ari Setiawan (Sekretaris), H. Bambang (Bendahara), Surohman, S.H. (Kabid Investigasi Hukum & HAM), serta Edy Reyhan.
Rio menyampaikan rencana penyelenggaraan Job Fair serta menyoroti masih banyak titik di Pringsewu yang gelap karena kurang penerangan jalan. “Padahal Pemda sudah menganggarkan biaya listrik ke PLN. Harus ada pengawasan serius agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Rio.
Dalam sesi diskusi, Surohman, S.H. melontarkan beberapa pertanyaan kritis terkait PAD melalui BUMD Pringsewu:
1. Apa visi bisnis jangka pendek BUMD?
2. Berapa modal yang disetorkan dari APBD?
3. Apa target kontribusi PAD?
4. Sektor usaha apa yang dipilih dan apa alasannya?
5. Apakah BUMD membuka ruang kemitraan strategis untuk riset pasar, pengawalan, dan publisitas?
6. Adakah rencana investasi bersama pihak swasta?
“PWRI akan konsisten mengawal isu PAD ini, kami menitipkan semangat konsen PAD termasuk lewat kegiatan Ngopi Serasi ditingkat Desa,” ungkap Surohman.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bupati Riyanto Pamungkas memaparkan bahwa BUMD Pringsewu sudah berdiri sejak 2023 dengan penyertaan modal awal Rp5 miliar.
“Ketika saya menjabat, BUMD sudah ada. Modal awal Rp5 miliar, tapi karena kondisinya rugi, saat ini tersisa sekitar Rp4 miliar. Saat ini kita sedang lakukan RUPS dan seleksi terbuka untuk pengurus baru. Target awalnya, bagaimana mengembalikan modal terlebih dahulu,” jelas Riyanto.
Lebih lanjut, ia menyebutkan sektor usaha yang sedang digarap yakni jasa perdagangan dan jasa internet. Meski belum untung, menurutnya BUMD masih memberi dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja.
“Saya ingin arah ke depan masuk hilirisasi produk gula semut. Butuh proses 3 tahun, targetnya ekspor. Tapi saya sarankan modal jangan lagi dari APBD, melainkan dari skema lain agar lebih sehat,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Rio Romadhona berpesan agar pengelolaan BUMD benar-benar diisi oleh orang-orang berkompeten. Ia juga menekankan pentingnya bukan hanya BUMD, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dikelola secara profesional sehingga mampu memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan Pringsewu.(Red)
#PWRI #Pringsewu #BUMD #PAD #NgopiSerasi #Viral