Citrahukum.com - Dampak dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang mati, fakum, tidak aktif, atau mangkrak sangat luas, baik secara ekonomi, sosial, hukum, maupun tata kelola pemerintahan. Berikut penjabaran dari berbagai sudut pandang dan indikatornya:
1. Ekonomi
Efek Dampak:
Peluang usaha hilang: Warga kehilangan potensi pekerjaan dan penghasilan tambahan dari unit usaha desa.
Perputaran uang desa lemah: Dana desa tidak termanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi lokal.
Ketergantungan ke luar desa meningkat: Warga lebih banyak berbelanja ke luar desa karena BUMDes tidak menyediakan layanan atau barang kebutuhan.
Indikator:
Penurunan jumlah transaksi ekonomi di desa.
Tingkat pengangguran lokal meningkat.
Tidak ada laporan keuangan laba/rugi tahunan dari BUMDes.
2. Sosial
Efek Dampak:
Kehilangan kepercayaan masyarakat: Warga ragu terhadap komitmen pemerintah desa dalam mengelola dana publik.
Minimnya partisipasi masyarakat: Ketidakaktifan BUMDes bisa menurunkan semangat gotong royong.
Kesenjangan sosial: Warga yang memiliki akses ke modal tetap berkembang, yang lainnya tertinggal.
Indikator:
Minimnya kegiatan sosial ekonomi yang difasilitasi desa.
Menurunnya keikutsertaan warga dalam musyawarah desa.
3. Hukum dan Tata Kelola
Efek Dampak:
Potensi penyalahgunaan dana desa: Ketika dana sudah dicairkan tapi tidak ada kegiatan BUMDes yang berjalan, rawan korupsi atau fiktif.
Melanggar UU Desa dan Permendesa: Karena BUMDes adalah amanat regulasi yang harus dijalankan.
Tidak adanya laporan pertanggungjawaban: Bisa menjadi temuan inspektorat, BPK, atau aparat penegak hukum.
Indikator:
Tidak ada laporan tahunan BUMDes (baik keuangan maupun kegiatan).
Dana desa untuk BUMDes tetap dicairkan tapi tidak ada hasil usaha.
Tidak ada audit atau pemeriksaan internal dan eksternal.
4. Pemerintahan Desa
Efek Dampak:
Kinerja kepala desa diragukan: Karena BUMDes mencerminkan visi pembangunan ekonomi desa.
Tidak tercapainya RPJMDes dan RKPDes: Program BUMDes biasanya menjadi bagian penting dari perencanaan desa.
Risiko pidana administratif: Jika terbukti ada penyimpangan anggaran.
Indikator:
BUMDes tidak masuk dalam laporan realisasi pembangunan tahunan desa.
Tidak ada struktur kepengurusan aktif atau akta legalitas yang diperbarui.
#BUMDesMangkrak #BUMDesMati #DanaDesa #TransparansiDesa #KorupsiDesa #PembangunanDesa #KepalaDesa #RPJMDes #RKPDes #AuditDanaDesa #UUDesa #Permendesa #EkonomiDesa #GotongRoyong #PemberdayaanDesa