Citrahukum.com, TADA SELATAN — Pemerintah Desa Tada Selatan memberikan klarifikasi atas pernyataan salah satu pemuda yang mengkritik dugaan keterlambatan pembayaran gaji pegawai syara’ dan imam masjid selama empat bulan, serta tudingan adanya pemberhentian secara sepihak.(29/01/2026)
Kepala Desa Tada Selatan, Warham, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam rilis tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
“Terkait pembayaran gaji pegawai syara’, Pemerintah Desa telah menganggarkan dan menyalurkan hak-hak tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh kendala teknis, bukan unsur kesengajaan,” jelas Warham.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran honorarium bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah desa, melainkan adanya penyesuaian terhadap aturan terbaru pengelolaan Dana Desa yang bersifat non-earmark. Aturan tersebut mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian kembali terhadap skala prioritas penggunaan anggaran, sehingga berdampak pada mekanisme pencairan honorarium pegawai syara’.
Ia juga membantah keras tudingan adanya pemberhentian pegawai secara sepihak.
“Tidak benar jika disebut ada pemberhentian sepihak. Setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa selalu melalui prosedur yang jelas serta mempertimbangkan hasil musyawarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Pemerintah Desa Tada Selatan menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Namun demikian, pihak desa mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara berimbang, objektif, dan berbasis data yang akurat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebagai penutup, Pemerintah Desa menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di Desa Tada Selatan.(Tim)