Ketua DPD IMM Sulteng Buka FGD Dampak PSN, Soroti Limbah PT CPM yang Berpotensi Rusak Ekologi

Ketua DPD IMM Sulteng Buka FGD Dampak PSN, Soroti Limbah PT CPM yang Berpotensi Rusak Ekologi

Citra hukum
Selasa, 10 Februari 2026


Citrahukum.com, Palu – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Tim Research Komunitas Studi Ekologi serta DPD IMM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan”, Selasa (10/02/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPD IMM Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tengah harus dikaji secara komprehensif, tidak semata-mata dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“PSN seharusnya membawa kesejahteraan, bukan justru melahirkan krisis baru di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ketika lingkungan rusak, maka akses pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat juga akan ikut terancam,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Ketua DPD IMM Sulteng secara khusus menyoroti aktivitas PT Citra Palu Minerals (PT CPM), terutama terkait persoalan pengelolaan limbah pertambangan yang dinilai memiliki potensi besar merusak ekologi lingkungan. Menurutnya, isu limbah pertambangan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena dampaknya bersifat jangka panjang.

“Masalah limbah PT CPM tidak boleh dianggap sepele. Jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, maka risiko pencemaran lingkungan serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat adalah keniscayaan,” ujarnya.

FGD ini turut dihadiri berbagai elemen gerakan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan, di antaranya Serikat Buruh Solidaritas Perempuan Palu, Perempuan Mahardika Palu, LBH APIK Sulawesi Tengah, Yayasan KOMIU, serta Koalisi Perempuan Indonesia Anti Kekerasan (KPI AK) Sulawesi Tengah. Kehadiran berbagai organisasi tersebut memperkaya diskusi melalui perspektif buruh, perempuan, bantuan hukum, dan keadilan ekologis.

Ketua DPD IMM Sulteng menambahkan, kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor ini merupakan bagian dari upaya IMM dalam membangun kajian berbasis riset serta memperkuat advokasi kebijakan pembangunan agar tetap berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“FGD ini kami harapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi semata, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi rujukan advokasi bersama dalam mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.