Citrahukum.com, Indramayu – Pernyataan sikap disampaikan oleh Abdul Mufid, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pantura, terkait dinamika kepemimpinan dan respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat di Kabupaten Indramayu.
Dalam pandangannya, berbagai pernyataan yang muncul dari kepala daerah belakangan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan empati dan keberpihakan terhadap kondisi masyarakat. Ia menilai, sejumlah janji politik yang sebelumnya disampaikan kini mulai dipertanyakan relevansinya di tengah situasi yang dihadapi warga.
“Yang menjadi perhatian kami bukan semata persoalan komunikasi publik, tetapi bagaimana kebijakan dan sikap pemimpin mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Abdul
Mufid dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti peristiwa unjuk rasa yang berujung pada kerusakan fasilitas publik di Alun-Alun Indramayu.
Menurutnya, kejadian tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ketertiban umum, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ketika aspirasi masyarakat belum tersampaikan secara efektif, maka diperlukan ruang dialog yang terbuka agar tidak terjadi eskalasi di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut kehadiran kelompok masyarakat seperti Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kelompok tersebut, menurutnya, merepresentasikan suara masyarakat pesisir yang berharap adanya perhatian lebih terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka.
Abdul Mufid menegaskan bahwa kalangan mahasiswa akan terus berperan sebagai mitra kritis dengan mengawal berbagai isu publik secara konstruktif. Ia berharap adanya komunikasi dua arah yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi secara damai dan sesuai koridor hukum, dengan harapan terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, transparansi, keterbukaan, dan responsivitas dinilai menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.