APDESI Merah Putih Lampung Resmi Dilantik, Perkuat Peran Desa dalam Pembangunan Nasional

APDESI Merah Putih Lampung Resmi Dilantik, Perkuat Peran Desa dalam Pembangunan Nasional

Citra hukum
Selasa, 05 Mei 2026


Citrahukum.com, Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Provinsi Lampung resmi dilantik pada Selasa, 5 Mei 2026, di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran desa dalam mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah provinsi, serta jajaran pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, A. Anwar Sadat, menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi evaluasi terhadap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa.
“Kami mendukung program pemerintah, namun tetap perlu dilakukan evaluasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung menegaskan bahwa desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, berkomitmen mendukung program nasional melalui penguatan sektor desa.

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penyaluran pupuk organik cair (POC) serta bantuan alat pengering (dryer) untuk komoditas padi dan jagung, guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera bekerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami siap bergerak cepat dan memperkuat koordinasi agar program pembangunan desa berjalan efektif,” katanya.

Dalam waktu dekat, APDESI Merah Putih juga dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juni 2026 sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan penyusunan program prioritas berbasis desa.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi desa dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

(Red)