Citrahukum.com, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tolitoli bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPLI) menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tolitoli.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap dampak yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari kerusakan lingkungan hingga berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Ketua Cabang PMII Kabupaten Tolitoli, Ferdiansyah, menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut lahir dari kepedulian dan panggilan hati nurani mahasiswa yang tidak ingin tinggal diam melihat kondisi yang terjadi.
"Tuntutan ini murni panggilan hati nurani kami sebagai mahasiswa yang resah melihat masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari aktivitas tambang ilegal. Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan ini," ujar Ferdiansyah.
Dalam aksinya, massa menuntut Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal, menindak para pelaku yang terlibat, serta bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Ferdiansyah juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah yang terakhir. Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal persoalan tambang ilegal hingga tuntutan yang disampaikan mendapatkan respons dan tindakan konkret dari pemerintah.
"Aksi kami akan berlanjut apabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah maupun Bupati Tolitoli. Kami akan terus berdiri bersama masyarakat dan mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang nyata," tegasnya.
Melalui aksi tersebut, PMII dan aliansi mahasiswa berharap pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menunjukkan keseriusan dalam menangani aktivitas tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak.