Citrahukum.com, Tanggamus – Sejumlah warga masyarakat di 20 pekon se-Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya mereka terima, kini tiba-tiba tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan.
Salah satu warga, Embi, warga Pekon Banjarsari, Kecamatan Talang Padang, mengaku terkejut karena selama ini dirinya tercatat sebagai penerima bantuan, namun mendadak namanya tidak lagi terdaftar.
“Kaget juga, biasanya dapat, tapi tiba-tiba tidak dapat lagi. Tidak ada pemberitahuan apa-apa,” ujar Embi kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah warga lain di berbagai pekon, yang merasa kondisi ekonomi mereka tidak berubah, namun justru dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Saat dikonfirmasi, pihak Pemerintah Pekon melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjelaskan bahwa saat ini terdapat sistem Desil 1 sampai Desil 5 dalam penentuan penerima bantuan sosial.
Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 masih berpeluang menerima bantuan, sementara masyarakat di atas Desil 4 tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan.
Namun, Kasi Kesra menegaskan bahwa pihak pekon tidak melakukan perubahan data penerima bantuan, dan data penerima bantuan sosial saat ini merupakan data pusat yang dikelola Kementerian Sosial RI berdasarkan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
yang saat ini bantuan PKH/BPTN yang tidak keluar di karenakan kenaikan DESIL yang semula DESIL 4 naik ke DESIL 5.
“Data bukan dari pekon, ini data Kemensos yang bersumber dari BPS. Kami di pekon hanya mengikuti data yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi pemutakhiran data dan mekanisme perubahan status desil warga, mengingat banyak warga merasa kondisi ekonomi mereka masih layak menerima bantuan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan, agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah warga. ( Team )